Menimbang Hukum dan Realitas Sosial: Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Agama

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Mamuju. Permasalahan dispensasi perkawinan muncul sebagai konsekuensi dari ketegangan antara ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-yuridis melalui studi kasus Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Mmj. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara untuk memperkuat pemahaman kontekstual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada integrasi antara pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam penalaran hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dipadukan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor sosial seperti kehamilan di luar perkawinan dan potensi dampak sosial menjadi pertimbangan dominan dalam pengabulan dispensasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan anak berfungsi sebagai mekanisme hukum yang bersifat selektif untuk mencegah mudarat yang lebih besar, namun tetap menyisakan tantangan terhadap tujuan perlindungan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sosio-yuridis berbasis studi kasus konkret yang mengungkap pola integratif pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama.